MEGAPOLIS.ID, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) di Jakarta, Selasa (20/10/2026), guna mengantisipasi dampak wacana perubahan skema pembiayaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terhadap likuiditas dan keberlangsungan bisnis Bank Kalsel.
Koordinasi yang dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, tersebut menjadi langkah strategis dalam memperoleh gambaran mengenai implikasi kebijakan pemerintah pusat terhadap sistem pengelolaan penggajian ASN, sekaligus mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar tetap memberikan ruang bagi penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel diterima langsung oleh Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran manajemen Bank Kalsel dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan.
Adrizal menegaskan, koordinasi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penggajian ASN turut mempertimbangkan keberlangsungan perbankan daerah. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan nasional perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga kekuatan Bank Kalsel sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.
“Kita ingin tetap sinkron dengan pemerintah pusat. Kalau kebijakan itu nantinya benar-benar diterapkan, tentu kita mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi tetap harus ada perhatian terhadap keberlangsungan BPD Kalsel. Kita ingin Bank Kalsel tetap kuat menjadi bank kebanggaan daerah,” ujar Adrizal.
Ia menjelaskan, perubahan mekanisme pembiayaan maupun penyaluran gaji ASN berpotensi memengaruhi pola aliran dana pemerintah dan aktivitas transaksi perbankan daerah. Dampaknya perlu dicermati, terutama terkait penghimpunan dana pihak ketiga, likuiditas, ketersediaan dana murah, serta keberlanjutan layanan kredit bagi ASN dan sektor produktif.
Karena itu, Komisi II memandang perlu adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan apabila wacana tersebut direalisasikan, termasuk memastikan peran BPD dalam penyaluran gaji ASN tetap diperhitungkan. Langkah ini dinilai penting agar perubahan kebijakan tidak mengurangi kontribusi Bank Kalsel dalam mendukung pembiayaan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, menyampaikan bahwa Asbanda tetap menempatkan BPD sebagai mitra strategis dalam pelayanan perbankan di daerah, termasuk dalam penyaluran dan pengelolaan dana penggajian ASN.
“Pihak Asbanda tetap menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra penyalur utama di setiap wilayah dalam hal pencairan dan pengelolaan dana penggajian ASN. Jika pendanaan atau keputusan alokasi gaji ditangani oleh pemerintah pusat, eksekusi transfer pembayaran gaji pegawai daerah tetap diteruskan (channeling) melalui rekening BPD masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Subekti.
Ia menambahkan, keberlanjutan peran BPD dalam pengelolaan penggajian ASN memiliki arti penting bagi stabilitas likuiditas perbankan daerah. Dana yang dikelola melalui BPD dapat mendukung aktivitas intermediasi perbankan, termasuk penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi lokal.
“Mempertahankan pengelolaan gaji di BPD sangat vital untuk menjaga likuiditas bank daerah agar tetap dapat menyalurkan kredit sektor UMKM dan pembangunan ekonomi lokal,” tegasnya.
Hasil koordinasi tersebut menjadi masukan penting bagi Komisi II DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap kebijakan yang berpotensi berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan kinerja badan usaha milik daerah di sektor perbankan. Komisi II juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan pihak perbankan terus diperkuat sehingga setiap perubahan kebijakan dapat diantisipasi secara terukur.
Selain mengawal kebijakan dari sisi regulasi dan pengawasan, Bank Kalsel diharapkan terus memperkuat strategi bisnis, melakukan diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian, Bank Kalsel dapat mempertahankan daya saing, menjaga kesehatan usaha, dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.(rls)
Diterbitkan tanggal 21 Oktober 2026 by admin
Discussion about this post