MEGAPOLIS.ID, BARABAI – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi menyambangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Kedatangan Aulia di Kementerian PUPR untuk membahas usulan Bendungan Pancur Hanau.
Ikut dalam rombongan Sekretaris Daerah Kabupaten HST H Muhammad Yani, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten HST, Kepala Bapelitbangda HST.
Rombongan disambut Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid beserta jajaran Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI.
Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyampaikan niat kedatangan lebih memberikan pada penekanan dan informasi tambahan tentang urgensi pembuatan Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
“Pada awal menjabat, pasca bencana banjir bandang kami sudah bertemu dengan Menteri PUPR untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di Kabupaten HST, dan kembali hari ini kami melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti dan memfollow up usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Aulia.
Aulia menyampaikan Kalimantan Selatan merupakan gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan posisi strategis tersebut, Kalsel telah sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara, disinilah HST dari 13 kabupaten termasuk dalam 3 daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Batola.
“Esensinya adalah kita ingin meningkatkan produksi pertanian. Dari yang ada saat ini Bendungan Batang Alai bisa mensupport 5.600 hektare lahan pertanian. Nah, jika kita membuat Bendungan Pancur Hanau, akan ada tambahan 5500 hektare lagi lahan yang bisa dialiri. Dan estimati produksi kita yang semula 60.000-an ton bisa meningkat hingga 120.000 hingga 130.000. Disinilah kita letakkan potensi daerah kita yang ingin diperkuat berupa pertanian,” tandas Aulia.
Aulia menambahkan, pasca banjir bandang pada 14 Februari 2021 lalu, Pemkab HST kembali dorong potensi pertanian. Pihaknya tidak ingin sumber daya yang dimiliki akan sia-sia, namun bagaimana dimaksimalkan.
“Jika pembangunan Bendungan Pancur Hanau ini terealisasi, bisa kita support pangan di Nusantara. Kami sudah pernah melakukan Feasibility Study (FS) tahun 2015, kita juga mendapat dukungan dari gubernur bahwa ini juga termasuk dalam strategis provinsi,” ungkapnya.
Aulia berharap Direktorat Bendungan dan Danau bisa mengkomunikasikan apa-apa saja yang kurang. “Kami harap dengan kedatangan kami ini, yang semula prioritas 10 bisa naik menjadi prioritas 5, karena ini bentuk atensi kami dan pak gubernur juga mendukung,” katanya.
Aulia kembali berharap rencana ini dapat terealisasi mengingat urgensi bendungan itu sendiri. “Ini adalah bentuk usaha dan komitmen kami untuk menjadikan HST yang lebih makmur, unggul dan dinamis. Semoga usaha dan niat kita ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat,” katanya lagi.
Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengatakan, Bendungan Pancur Hanau sudah masuk program PUPR.
“Kita sendiri sudah ada program 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai kluster, yang sudah tersertifikasi ada 8, ada juga kluster yang sudah masuk tahap sipil desain kurang lebih 33, dan yang sudah masuk tahap feasibility study, ada 40. Nah, sisanya 45 baru potensi. Dan bendungan Pancur Hanau ini termasuk dalam kluster yang sudah ada Feasibility Studynya,” unglapnya.
Pihaknya sepakat bahwa salah satu kriteria dalam pembangunan adalah kebutuhan, bukan keinginan.
“Sesuai penjelasan Pak Bupati hal ini menjadi sangat rasional, karena bendungan itu multifungsi, jadi harus ada mengcover kebutuhan pangan, pengendalian banjir, supply air baku, serta pariwisata. Tadi yang sudah disampaikan Alhamdulillah bahwa bendungan ini sudah masuk dalam klusterisasi kita,” ungkapnya.
Hanya saja, sambungnya, terkait proses pembangunan bendungan terbagi menjadi 2 masalah, ada masalah teknis dan non teknis.
“Masalah teknis itu urusan kami, memang tugas kami untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Kita punya komisi keamanan bendungan, tim evaluasi dan tim percepatan konstruksi. Tetapi jika sudah bicara masalah non teknis melibatkan berbagai macam stakeholder apalagi melibatkan masyarakat itu yang kadang kadang menjadi kendala. Harapan kami Pemda bisa meyakinkan kita bahwa dari sisi tanah masyarakat mendukung, Pemda mendukung, sehingga memperkuat proses bahwa ini tidak ada masalah,” pungkasnya.(ary)
Editor: Agus Salim
Diterbitkan tanggal 26 Oktober 2023 by admin
Discussion about this post