MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel. Rapat ini membahas beberapa program prioritas Pemprov Kalsel, salah satunya pembuatan Jembatan Pulau Laut, Senin (4/9/2023).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengungkapkan, PUPR Provinsi Kalsel telah menyampaikan 11 program prioritas, salah satunya Jembatan Pulau Laut.
Hanya saja, program tersebut hingga saat ini belum ada persetujuan dari pemerintah pusat.
“Terkait Jembatan Pulau Laut, di perencanaan tahun 2023 belum masuk karena harus ada lampu hijau dari Kementerian PUPR,” ucap Politisi Golkar itu.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Pulau Laut bukan sekadar menghubungkan ibukota Kabupaten Kotabaru, melainkan pula bisa membuka keterisolasian serta memajukan perekonomian di wilayah pesisir dan timur Kalsel.
Dia juga meminta pihak PUPR segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna percepatan program prioritas itu.
“Hari ini PUPR segera bertolak ke Jakarta untuk membicarakan Jembatan Pulau Laut tersebut. Semoga ada hasilnya,” harap Sahrujani.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bentang utamanya sekitar 700 meter mulai dilaksanakan sejak periode pertama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin (2005 – 2010). Telah dilakukan peletakkan tiang pancang di Pulau Laut Kotabaru dan Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu.(rls/mega)
Diterbitkan tanggal 4 September 2023 by admin
Discussion about this post