MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema upaya penyelesaian konflik sosial antar nelayan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU), guna terciptanya stabilitas ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjelang Pemilu 2024.
Kegiatan ini digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (22/8/ 2023).
Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Sentot Adi Dharmawan SIK MH menyampaikan, konflik sosial antar nelayan yang ada di Kabupaten HSS, HST dan HSU sudah cukup lama, dan hal ini menjadi perhatian pimpinan Polri.
“Kegiatan FGD ini untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik dan berharap nantinya tercapai kesepakatan bersama untuk kita laksanakan, agar konflik yang sudah memakan korban baik luka-luka maupun korban jiwa tidak ada lagi,” ungkapnya dalam sambutan.
Kegiatan dihadiri instansi pemerintah ditingkat Provinsi Kalsel, seperti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi , Kejari, Badan Kesbangpol , Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN , Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Biro Hukum, serta juga Staf DPRD Kalsel.
FGD juga diikuti peserta dari Dinas/Instansi Kabupatan HSS, HST dan HSU meliputi Kasat Intelkam Polres, Dinas Perikanan Kabupaten, Badan Kesbangpol Kabupaten, perwakilan beberapa Kades, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan dan Perwakilan nelayan.
Hadir langsung memberikan paparan Koordinator Program Doktor Studi Pembangunan, Pascasarjana ULM Dr Yusuf Hidayat S.Sos M.Si, Kabid PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan M. Rizal Anshari, Peneliti Perikanan ULM Dr Erwin Rosadi S.Pi M.Si, dan Dit Polairud Polda Kalsel Ipda Hairudin Waloyo SH MH.
Diakhir FGD disepakati pernyataan bersama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yakni, bersepakat melaksanakan kegiatan mencari ikan tidak menggunakan alat setrum, zat kimia berbahaya dan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem sumber daya perikanan.
Tidak ada pengkaplingan wilayah perairan umum dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta mempersilakan kepada masyarakat nelayan untuk mencari ikan dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan
Kemudian meminta proses penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, transparan, non diskriminatif dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Serta meminta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan agar mendapat dukungan keamanan dan keselamatan, dari aparat penegak hukum dalam membantu melakukan tugas pengawasan yang selalu bersentuhan langsung dengan pelaku.
Selain itu juga siap membantu menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif di Kabupaten HSS, HST dan HSU.
Kemudian juga meminta kepada Pemprov Kalsel dan Kabupaten, untuk membantu masyarakat membersihkan gulma yang tumbuh di rawa, sehingga lahan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemprov Kalsel dan Kabupaten diminta untuk memperhatikan serta menindaklanjuti terhadap desa nelayan agar mendapat bantuan program pemerintah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten HSS, HST dan HSU.(rls/mega)
Editor: Agus Salim
Diterbitkan tanggal 23 Agustus 2023 by admin
Discussion about this post