MEGAPOLIS.ID, BANJARMASIN – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi mendorong peningkatan program Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ia juga menyinggung kasus yang sempat viral, yakni kekerasan antar anak di salah satu sekolah menengah atas terkemuka di Banjarmasin, yang diduga kuat bermula dari kasus bullying.
“Berkaca dari kasus di atas, perlu sekali program yang terarah untuk mencegah kekerasan kepada anak, baik psikis maupun fisik. Termasuk juga perlindungan kepada perempuan, sebab anak dan perempuan adalah kelompok rentan sebagai korban kekerasan,” ujarnya, Senin (14/8/2023).
Dia menambahkan perempuan juga memerlukan dukungan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasinya dalam pendapatan keluarga. Data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kontribusi perempuan di Kalsel terhadap pendapatan keluarga masih di bawah rata-rata nasional. Sehingga, pemerintah Kalsel haruslah memberi dukungan bagi kewirausahaan perempuan, khususnya perempuan dari rumah tangga miskin.
“Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat termasuk Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sewaktu kunjungan kerja ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan informasi kalau alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel masih relatif kecil,” ungkapnya.
Karena itulah, pihaknya ingin di APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024, alokasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditingkatkan lagi, apalagi ada tambahan beban di mana urusan Keluarga Berencana juga sekarang dipegang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(Aan)
Editor: Agus Salim
Diterbitkan tanggal 14 Agustus 2023 by admin
Discussion about this post