MEGAPOLIS.ID, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengharapkan data penerima bantuan sosial di wilayah setempat dapat disinkronkan atau diselaraskan.
“Selama ini data penerima bantuan sosial, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pusat masih belum sinkron,” ujar Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, Jarliansyah usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), di Buntok, Jumat (3/6/2022).
Dia khawatir akibat belum sinkronnya data penerima bantuan sosial yang terjadi selama beberapa tahun ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Karenanya, Jarliansyah berharap, DSPMD dapat membentuk tim pendataan guna memperbaharui kembali data tersebut supaya tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial kedepannya.
Menurut dia, keakuratan data ini sangat penting, sebab, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Selatan yang menyebutkan data tersebut juga digunakan mereka untuk penyaluran bantuan rumah tidak layak huni.
“Dengan akuratnya data, maka penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat bisa sesuai dan tepat sasaran,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Selain itu ia juga menyampaikan, berdasarkan hasil kesepakatan, DSPMD akan mengirimkan surat terkait penyampaian data hasil pembaharuan nantinya ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Apabila ada surat balasannya, maka komisi I akan mendampingi DSPMD Barito Selatan menyampaikan data penerima bantuan sosial hasil pemutakhiran tersebut secara langsung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia,” tambah dia.
Hal itu mengingat, data hasil pembaharuan sudah dikirimkan ke pusat, namun data penerima bantuan sosial yang muncul di pusat tetap data lama yang belum diperbaharui.
Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD dan jajaran DSPMD Barito Selatan.(rls)
Editor: Agus Salim
